TROBOS.CO | Wujuduhu ka adamihi. Keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Adanya seperti tiada.
Ungkapan Arab itu terdengar keras. Tapi itulah pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur menjelang Musyawarah Wilayah ICMI Jatim 2026.
Dulu, Nurcholish Madjid (Cak Nur) memandang lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai respons nyata terhadap dinamika sosial-politik Indonesia di awal 1990-an. Ia mendukung ICMI tapi dengan syarat: organisasi itu harus terbuka, inklusif, tidak membatasi diri pada satu kelompok, dan menjadi wadah bagi seluruh cendekiawan Muslim tanpa sekat ormas.
Ketika ICMI sempat dicap sebagai kendaraan politik dan bergeser menjadi kelompok eksklusif yang memicu polarisasi, Cak Nur dan Gus Dur bersikap kritis. Mereka ingin cendekiawan Muslim tetap menjadi penyejuk dan perekat bangsa bukan pembelah.
Tapi bagaimana posisi ICMI Jatim di era 2020–2026?
Berulang kali dalam berbagai forum ICMI, Ustaz Drs. H. Muhammad Taufiq AB pendakwah, ulama yang sangat dikenal di Jawa Timur, sekaligus Penasehat ICMI Jatim melontarkan pertanyaan yang sama: “Masih adakah ICMI?”
Pertanyaan itu bukan retorika. Itu adalah sikap kritis terhadap eksistensi organisasi yang seharusnya menjadi lokomotif gagasan cendekiawan Muslim.
Tulisan Pak Ulul Albab selaku Ketua ICMI Jatim yang menjadi titik berangkat tanggapan ini, hampir 90 persen berisi keinginan dan harapan. Bukan jurnal tentang apa yang sudah dikerjakan ICMI Jatim selama lima tahun terakhir. Bukan laporan tentang kebijakan Gubernur Jatim mana yang menggunakan pijakan atau referensi dari ICMI.
Fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi: Gubernur Jawa Timur selama lima tahun hanya hadir sekali di acara ICMI saat pelantikan di Grahadi.
Di buka bersama ICMI 2024, seorang pengurus ormas sudah mengkritik bahwa ICMI kurang berkarya sehingga “kurang dianggap”. Kritik itu mungkin tidak sepenuhnya benar karena ICMI sejatinya mengabdi kepada umat, bukan kepada pejabat. Tapi fakta minimnya rekam jejak karya sulit dibantah.
ICMI sebagaimana cita-cita Cak Nur seharusnya hadir sebagai penyejuk dan perekat bangsa. Tapi dalam banyak peristiwa sosial di Jawa Timur, ICMI belum terasa hadir. Ragam konflik kultural dan agraria, konflik lahan, penggusuran, bahkan ketidakadilan dalam program MBG dan KDMP semua masih berhenti sebagai rasan-rasan intelektual di forum tertutup.
Di bidang politik dan pemerintahan mana jejaknya? Di bidang ekonomi mana kontribusinya? Di bidang sosial budaya mana pengaruhnya?
Pak Ulul menulis dengan gagasan yang menarik. Tentang ketua ICMI masa depan yang harus memiliki wawasan peradaban, mampu membaca arah dunia, perkembangan teknologi, geopolitik global, dan masa depan umat Islam. Tentang ICMI yang harus menjadi lokomotif gagasan, penjaga moral, dan pencerah umat.
Semua itu benar. Tapi konsep bagus saja tidak cukup.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: dalam lima tahun mendatang, apa bentuk program konkretnya? Apa parameter keberhasilan dan kegagalannya? Bagaimana aplikasi nyata dari peran penjaga moral dan pencerah umat dalam program-program yang terukur?
Sebagai cendekiawan, sudah waktunya ICMI Jatim bertransformasi menjadi organisasi modern yang sesungguhnya bukan organisasi kultural yang hanya aktif saat ada silaturahim wilayah, saat ada rapat besar, atau saat ada forum nasional.
Muswil 2026 adalah momentum. Bukan untuk kembali merumuskan keinginan tapi untuk menetapkan komitmen berkarya yang terukur, dengan parameter yang jelas, dan dengan keberanian untuk dinilai.
Karena dunia tidak kekurangan organisasi yang pandai bermimpi. Yang langka adalah organisasi yang berani bekerja. *
Oleh: Yusron Aminulloh, Pengurus ICMI Jatim, Wartawan Senior
