TROBOS.CO | Ini Indonesia, negara besar. Negara beragam budaya, beragam agama, dengan tingkat toleransi tertinggi. Indonesia bahkan sempat menjadi negara non blok yang independen. Jubir dalam negeri dan Menteri luar negeri (pemerintah sebelumnya) mampu membangun image positif Indonesia tersebut.
Jubir presiden biasanya melekat langsung dengan presiden, bertindak profesional, dan adaptif dalam menghadapi situasi politik maupun sosial. Persepektif negara ada diwajah jubir.
Kita pernah menikmati Jubir di Era awal Prabowo Subianto Hasan Nasbi. Tapi karena jubir tinggalan Joko Widodo itu, banyak “masalah”, akhirnya diganti tapi tidak permanen.
Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara, sempat menjadi jubir. Gayanya yang kalem, membuat wajah negara terwakili. Tapi entah kenapa, tanpa penjelasan resmi negara, sekarang jarang tampil lagi.
Lantas muncul Letkol Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet (Seskab) menonjol sebagai juru bicara pemerintah. Namun kurang taktis dan diplomatis model jubir dari zaman ke zaman sebelumnya
Perwira militer ini dikenal sebagai orang kepercayaan Prabowo Subianto, sering menyampaikan isu penting, dan dinilai memenuhi kriteria jubir dengan akses dekat ke Presiden sebenarnya, cuma karena terkesan monopoli semua urusan sehingga obyektifitasnya dipertanyakan.
Sementara kita lemah dalam diplomasi dan komunikasi luar negeri. Menlu Sugiono dinilai lemah sebagai jubir negara dimata dunia. Mungkin diplomasi kebanyak negara dilakukan “dijalan sunyi”.
Dino Patti Djalal menyampaikan kritik terbuka bahwa komunikasi yang lemah dapat menggerus kredibilitas diplomasi Indonesia di mata publik dan mitra internasional.
Juru bicara (jubir) negara/presiden berperan strategis sebagai jembatan komunikasi antara kepala negara dan publik, bertanggung jawab menyampaikan informasi resmi, kebijakan, dan pandangan pemerintah secara akurat. Mereka bertugas mengelola persepsi, menjaga kepercayaan publik, serta memberikan klarifikasi di masa krisis.
Di Era Soeharto, Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara merangkap jubir
Presiden, disamping ada Saadillah Mursjid
Menteri Sekretaris Negara. Wajah dua jubir ini, terutama gaya bicara Moerdiono yang kalem, hemat bicara, tampak wibawa negara terjaga.
Bahkan zaman ini, Urusan rakyat, dari cabai hingga beras, ada jubirnya, yakni
Menteri Penerangan Harmoko. Kepastian dan stabilitas kebutuhan dasar masyarakat dikomunikasikan dengan baik.
Era B.J. Habibie, ada Dewi Fortuna Anwar
Jabatannya, Asisten Menteri Sekretaris Negara. Dengan bahasa yang cadas dan cerdas, komunikasinya menentramkan dan mencerdaskan masyarakat. Apalagi Habibie pertama kalinya membuka kran kebebasan pers.
Era Abdurrahman Wahid / Gus Dur
Wimar Witoelar – Ketua Juru Bicara Presiden, Adhie Massardi – Yahya Cholil Staquf, memang lebih berwarna. Tapi cukup dapat gambaran langkah presiden. Meski kita tahu, periode singkat Gus Dur memang kebebasan pers yang luar biasa sampai disebut sebut keblablasan.
Era Megawati Soekarnoputri
Tidak ada jubir resmi. Era Susilo Bambang Yudhoyono / SBY Andi Mallarangeng – Dino Patti Djalal – Julian Aldrin Pasha – Juru Bicara Kepresidenan..
Era Jokowi ada Johan Budi dan Fadjroel Rachman – Staf Khusus Komunikasi Presiden. Lanjut Hasan Nasbi – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Dari ragam masalah itu Ada 5 catatan:
Pertama : Jubir resmi wajib hukumnya dan diumumkan ke publik. Hal ini Untuk Menyampaikan kebijakan, pernyataan, dan arahan presiden kepada media massa dan masyarakat. Dan sosok yang dipilih wajib positif dimata masyarakat.
Karena menjadi garda terdepan dalam merespons isu-isu sensitif atau krisis, serta menjaga kepercayaan publik.
Kedua: jubir wajib mampu menjelaskan secara rinci substansi kebijakan pemerintah agar mudah dipahami publik dan mengurangi potensi kesalahpahaman.
Menyampaikan pandangan atau posisi presiden/pemerintah terkait isu dalam maupun luar negeri. Dan tentu Membangun citra positif pemerintah
Ketiga : Dipilih sosok yang pribadinya sensitif terhadap ragam isue. Pribadinya terhormat, hemat bicara dan minim bahan untuk dipolitisir.
Kehadirannya ditunggu-tunggu, statemennya obyektif, mampu mewakili dan menyuarakan negara. Ditengah tim kabinet yang jumbo, harusnya ditunjuk satu jubir.
Keempat : Jangan Tedy yang sudah menjadi “menteri rasa wapes”. Menteri yang semua menteri “Konsultasi”. Karena kesibukan itu, posisi Jubir menjadi tidak prioritas.
Dia lebih cocok jadi Jubir Presiden saja, bukan Jubir negara.
Kelima : Setahun pertama, ada peran aktif Prof Dr Ir Sufmi Dasco Ahmad, wakil Ketua DPR- RI. Cukup relevan, signifikan saat banyak kebijakan Presiden dan sinergi DPR RI dikomunikasikan ke publik. Sayang 6 bulan terakhir, entah kenapa berkurang drastis. Tidak ada lagi keseimbangan.
Kekosongan jubir ini, membuat ragam kebijakan menjadi liar, menjadi diskusi tanpa arah di ranah formal dan informal. Medsos menjadi ajang isue tanpa kendali. Bahkan banyak “pihak negara” malah gunakan buzer untuk respon buzer.
Oleh: Yusron Aminulloh, Wartawan Senior
