TROBOS.CO | Aspek yang tidak kalah penting dalam pengembangan UMKM berbasis ekonomi Islam adalah penguatan nilai spiritual dan etika bisnis (Qardhawi, 1997). Pelaku UMKM perlu didorong untuk menjadikan usaha sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar mencari keuntungan materi (Al-Faruqi, 1995). Dengan niat yang benar, usaha akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, membantu sesama, dan membangun kesejahteraan bersama (Chapra, 2000). Nilai-nilai seperti jujur, amanah, adil, dan ihsan harus menjadi budaya kerja sehari-hari (Antonio, 2001).
Kajian Rutin dan Komunitas Bisnis Syariah
Penguatan nilai spiritual dapat dilakukan melalui kajian rutin, majelis taklim, atau komunitas bisnis syariah (Fauzia, 2016). Dalam forum-forum ini, pelaku UMKM dapat saling berbagi pengalaman, saling mengingatkan, dan saling menguatkan (Hafidhuddin, 2002). Mereka juga dapat belajar tentang fiqih muamalah, etika bisnis Islam, dan kisah-kisah sukses pengusaha muslim (Karim, 2019). Dengan demikian, aspek spiritual dan ekonomi berjalan seiring, tidak terpisah (Mubyarto, 2000).
Etika bisnis Islam juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan (Chapra, 2000). UMKM didorong untuk tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi tenaga kerja, dan tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat (Qardhawi, 1997). Sebaliknya, UMKM harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, misalnya dengan menyerap tenaga kerja lokal, menggunakan bahan baku lokal, dan berkontribusi pada pembangunan daerah (Fauzia, 2016). Tanggung jawab sosial ini merupakan wujud dari konsep ihsan dan amanah sebagai khalifah di bumi (Al-Faruqi, 1995).
Peran Pemerintah Daerah dan Stakeholder
Keberhasilan strategi pengembangan UMKM berbasis ekonomi Islam sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dan stakeholder terkait (Suharto, 2020). Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM syariah, misalnya dengan memberikan insentif bagi UMKM yang menerapkan prinsip syariah, memfasilitasi sertifikasi halal, dan menyediakan ruang usaha yang terjangkau (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang, 2023). Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan syariah, pesantren, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat (Bank Indonesia, 2022).
Selain itu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan UMKM syariah, seperti pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan (OJK, 2023). Program ini harus dirancang secara partisipatif, melibatkan pelaku UMKM itu sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan (Sukamdiyo, 2019). Monitoring dan evaluasi juga penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran (Nasution, 2021).
Stakeholder lain, seperti perguruan tinggi, dapat berperan dalam penelitian, pengembangan produk, dan pelatihan (Suryana, 2013). Pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat (Fauzia, 2016). Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan dan pendampingan (Ascarya, 2017). Media dapat membantu mempromosikan produk UMKM dan mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam (Kominfo, 2022). Dengan kolaborasi semua pihak, ekosistem UMKM syariah di Lumajang akan tumbuh dan berkembang (Mubyarto, 2000). (Bersambung ke Bagian 6)
Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.
