TROBOS.CO | Menutup program studi (prodi) kerap dipandang sebagai solusi cepat atas rendahnya serapan lulusan. Secara administratif, kebijakan ini memang terlihat tegas. Namun secara strategis, langkah itu justru keliru arah: mengobati gejala, bukan penyakitnya.
Begitu pandangan Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur sekaligus mantan Rektor Unitomo, yang menuangkan pemikirannya secara kritis dan mendalam.
Masalah utama pendidikan tinggi Indonesia, menurut Ulul Albab, bukan semata pada jenis prodi yang ada. Akar persoalannya justru ada pada struktur ekonomi yang belum mampu menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal.
Industrialisasi yang dangkal, lemahnya inovasi, dan terbatasnya lapangan kerja bernilai tambah tinggi menjadi penyebab sesungguhnya. Dalam konteks ini, menutup prodi justru menjadi salah diagnosis.
Kebijakan penutupan prodi pun hanya bertumpu pada indikator jangka pendek. Padahal, siklus perkembangan ilmu dan teknologi kerap melampaui horizon lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Penutupan prodi menyimpan risiko yang tidak kecil. Ia berpotensi mengerdilkan keragaman ilmu pengetahuan, memutus rantai riset jangka panjang, dan mempersempit akses pendidikan terutama bagi masyarakat di daerah.
Lebih jauh, kebijakan ini bisa mendorong homogenisasi kampus. Semua berlomba membuka prodi “laku pasar”, yang justru menciptakan kelebihan pasokan di satu bidang dan kekurangan di bidang lainnya.
Ulul Albab menegaskan, pendekatan yang lebih tepat bukanlah eliminasi, melainkan transformasi yang terarah. Negara perlu menggeser paradigma dari cut-off menuju upgrade and re-design.
Ada empat pilar yang ia tawarkan:
Pertama, relevansi dinamis. Relevansi tidak cukup diukur dari serapan kerja sesaat. Kontribusi riset, kemampuan adaptasi lulusan, kolaborasi industri, hingga pelacakan karier jangka menengah perlu menjadi indikator yang lebih komprehensif.
Kedua, transformasi kurikulum. Model prodi yang kaku perlu diubah menjadi lebih fleksibel dan modular. Skema major–minor–microcredential memungkinkan mahasiswa lintas disiplin, sehingga lulusan tidak terjebak dalam spesialisasi sempit.
Ketiga, link and match yang nyata. Kolaborasi kampus dan industri harus bersifat ko-kreatif melalui proyek bersama, keterlibatan praktisi dalam pengajaran, hingga magang yang terintegrasi dalam kurikulum, bukan sekadar pelengkap.
Keempat, membangun ekosistem. Tanpa kebijakan industri yang kuat, insentif riset, dan keberpihakan pada inovasi lokal, penyesuaian di sektor pendidikan akan selalu tertinggal. Kampus tidak bisa berjalan sendiri.
Instrumen kebijakan juga harus lebih presisi. Pemerintah perlu membangun basis data nasional yang komprehensif mulai dari tracer study jangka panjang hingga peta kebutuhan sektor ekonomi.
Intervensi terhadap prodi sebaiknya dilakukan secara bertahap: dimulai dari revitalisasi, kemudian konsolidasi, dan hanya dalam kondisi tertentu dilakukan moratorium selektif. Penutupan seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan pilihan pertama.
Insentif bagi dosen dan perguruan tinggi pun harus diarahkan pada transformasi nyata bukan sekadar mengejar publikasi akademik semata.
Lebih jauh, kampus perlu didorong menjadi pusat penciptaan kerja. Inkubator bisnis, proyek berbasis solusi, dan dukungan pembiayaan awal dapat melahirkan wirausahawan baru dari lingkungan akademik.
Skema microcredential nasional juga dapat memperkuat kompetensi lulusan dari berbagai prodi tanpa harus mengorbankan keberagaman disiplin ilmu.
Inti persoalannya, kata Ulul Albab, bukan pada “apa yang diajarkan” tetapi pada “bagaimana mengajarkan dan ke mana arah ekosistem dibangun.”
Menutup prodi adalah jalan pintas yang berisiko tinggi: cepat, tetapi menyesatkan. Transformasi yang terarah memang butuh waktu dan kesabaran namun di sanalah letak solusi yang benar-benar berkelanjutan.
“Jika pendidikan tinggi dipaksa tunduk pada logika jangka pendek, maka yang hilang bukan cuma program studinya masa depan pun bisa ikut punah.”
Ulul Albab Ketua ICMI Jawa Timur | Mantan Rektor Unitomo
