TROBOS.CO | Di era digital, UMKM harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar (Kominfo, 2022). Strategi digitalisasi dapat dilakukan dengan mendorong UMKM untuk masuk ke platform e-commerce, media sosial, dan marketplace (Bank Indonesia, 2022). Namun, digitalisasi ini harus dibarengi dengan pemahaman tentang etika bisnis Islam, seperti kejujuran dalam mendeskripsikan produk, tidak menipu konsumen, dan tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat (Antonio, 2001).
Peluang Besar Pemasaran Halal
Pemasaran halal menjadi peluang besar bagi UMKM Lumajang (Fauzia, 2016). Kesadaran konsumen akan produk halal semakin meningkat, tidak hanya di kalangan muslim tetapi juga non-muslim (BPJPH, 2023). Oleh karena itu, UMKM perlu didorong untuk memiliki sertifikasi halal, standar kebersihan, dan kualitas produk yang baik (Karim, 2019).
Pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses sertifikasi halal, misalnya melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga pendamping halal (BPJPH, 2023). Sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor ke negara-negara muslim (Fauzia, 2016).
Selain sertifikasi, pengembangan branding dan kemasan produk juga penting (Tambunan, 2019). Produk UMKM Lumajang perlu dikemas secara menarik, informatif, dan sesuai standar (Suryana, 2013). Branding yang kuat akan meningkatkan daya saing dan nilai jual produk (Nasution, 2021). Dalam hal ini, ekonomi Islam mengajarkan pentingnya keindahan (ihsan) dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam mengemas dan memasarkan produk (Qardhawi, 1997). Produk yang halal, bersih, dan menarik adalah cerminan dari nilai ihsan tersebut (Al-Faruqi, 1995).
Penguatan Rantai Pasok dan Kemitraan
UMKM sering kali lemah dalam rantai pasok, baik dari sisi pengadaan bahan baku maupun distribusi produk (Kuncoro, 2010). Oleh karena itu, perlu dibangun kemitraan yang saling menguntungkan antara UMKM dengan petani, pemasok, distributor, dan perusahaan besar (Suharto, 2020). Kemitraan ini harus dilandasi prinsip keadilan dan transparansi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Chapra, 2000). Dalam ekonomi Islam, kemitraan seperti ini dapat menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional (Antonio, 2001).
Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan industri besar, hotel, restoran, dan ritel modern (Bank Indonesia, 2022). Misalnya, produk pisang mas kirana Lumajang dapat diolah menjadi berbagai produk olahan yang dipasok ke jaringan ritel nasional (Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2022). Kopi dan kakao Lumajang juga memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang, 2023). Dengan kemitraan yang adil, UMKM tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari pengolahan dan pemasaran (Kuncoro, 2010).
Selain itu, perlu dikembangkan klaster-klaster UMKM berbasis komoditas unggulan (Tambunan, 2019). Klaster ini akan memudahkan koordinasi, berbagi sumber daya, dan meningkatkan efisiensi (Sukamdiyo, 2019). Dalam klaster, UMKM dapat bersama-sama membeli bahan baku, menggunakan alat produksi bersama, dan memasarkan produk secara kolektif (Nasution, 2021). Pendekatan klaster ini sejalan dengan semangat ta’awun (tolong-menolong) dalam Islam (Mubyarto, 2000). (Bersambung ke Bagian 5)
Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.
