TROBOS.CO | Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak yang semakin menarik. Bukan karena munculnya tersangka baru. Bukan pula karena nilai anggaran yang diduga terlibat sangat besar. Tetapi karena publik mulai melihat bahwa persoalan yang sedang dibuka bukan sekadar soal uang.
Yang sedang dibuka adalah cara kerja sebuah sistem.
Belakangan publik disuguhi berbagai pernyataan, bantahan, klarifikasi, hingga surat-surat bernada satir yang beredar di media sosial. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai drama. Sebagian lain melihatnya sebagai konflik internal para elite.
Tapi justru di sinilah masyarakat harus semakin waspada.
Pengalaman bangsa ini menunjukkan bahwa tidak sedikit kasus besar yang pada awalnya menggegerkan ruang publik, namun pelan-pelan menghilang sebelum seluruh fakta benar-benar terungkap. Semua orang membicarakannya. Media memberitakannya setiap hari. Para pejabat berlomba memberikan komentar. Lalu beberapa bulan kemudian publik mulai lelah. Muncul isu baru. Datang skandal baru. Perhatian berpindah.
Dan kasus lama akhirnya tenggelam padahal justru pada tahap-tahap akhir itulah fakta-fakta penting mulai muncul ke permukaan.
Karena itu masyarakat tidak boleh berhenti pada rasa marah. Publik harus terus menjaga perhatian.
MBG bukan program biasa. Program ini menyangkut makanan anak-anak sekolah. Menyangkut kualitas generasi masa depan. Menyangkut harapan jutaan keluarga Indonesia.
Jika dalam program sebesar ini muncul dugaan praktik jual beli akses, jual beli pengaruh, atau permainan dalam penentuan titik layanan maka yang harus dibongkar bukan hanya pelakunya. Itu memang penting dan harus. Tapi yang lebih penting adalah membongkar mekanismenya.
Bagaimana proses itu bisa terjadi? Siapa yang memberi ruang? Siapa yang memperoleh keuntungan? Siapa yang mengetahui tetapi memilih diam?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dijawab secara terang-benderang.
Korupsi di era modern tidak lagi bekerja dengan cara-cara yang kasar dan mudah terlihat. Ia bekerja melalui jaringan. Melalui prosedur. Melalui yayasan. Melalui rekomendasi. Melalui kedekatan. Melalui celah-celah yang secara administratif terlihat sah tetapi secara moral dan substansi justru merusak tujuan kebijakan.
Karena itu aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada aktor lapangan. Jangan berhenti pada nama-nama yang mudah terlihat. Tapi telusuri seluruh rantai pengambilan keputusan. Ikuti aliran uangnya. Ikuti aliran pengaruhnya. Ikuti siapa yang menikmati manfaat terbesar dari sistem tersebut.
Sementara itu masyarakat juga harus mengambil peran aktif. Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering kita memilih pemimpin. Demokrasi juga diukur dari seberapa kuat kita mengawasi kekuasaan setelah pemimpin itu terpilih.
Kasus MBG harus menjadi pelajaran bersama bahwa program yang baik tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Niat baik tetap membutuhkan sistem yang baik. Dan sistem yang baik hanya dapat lahir dari pengawasan yang kuat dan konsisten.
Jangan biarkan kasus ini tenggelam. Jangan biarkan perhatian publik padam sebelum waktunya. Biarkan proses hukum berjalan sampai tuntas. Biarkan fakta dibuka seterang-terangnya.
Sebab hanya dengan keterbukaan itulah kepercayaan publik dapat dipulihkan. Dan dalam pembangunan bangsa, tidak ada aset yang lebih berharga daripada kepercayaan rakyat kepada negaranya sendiri. *
Ulul Albab Akademisi Administrasi Publik, Ketua ICMI Jawa Timur
