TROBOS.CO | Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, pada 19 September 2026, bukan sekadar agenda protokoler biasa. Di balik riuh penyambutan dan kekhidmatan peringatan satu abad pesantren legendaris tersebut, tersimpan momentum penting yang menuntut kita untuk mencerna kembali makna kedewasaan dalam berdemokrasi dan berbangsa.
Langkah Presiden hadir memenuhi undangan Gontor mencerminkan sebuah panggung pendidikan politik yang nyata. Prabowo datang bukan lagi membawa panji kontestasi, melainkan hadir sepenuhnya dalam kapasitas sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Di sinilah letak esensi kebesaran hati tersebut.
Publik tentu belum lupa bagaimana dinamika Pilpres 2024 lalu bergerak. Di lingkungan alumni maupun wali santri Gontor, preferensi politik tidaklah tunggal. Sebagian wadah alumni secara terbuka melabuhkan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara sebagian lainnya berdiri di barisan Prabowo-Gibran.
Perbedaan pilihan itu adalah wajar dalam alam demokrasi. Namun, ketika kontestasi telah usai dan keputusan konstitusional telah menetapkan pemenang, menyisakan sekat atau dendam politik adalah sebuah kemunduran.
Sikap Prabowo yang melangkah ke Gontor menunjukkan sebuah pesan tegas: kepemimpinan nasional tidak boleh disandera oleh peta dukungan masa lalu. Seorang Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk mengayomi seluruh elemen bangsa, baik mereka yang memilihnya maupun mereka yang berada di seberang jalurnya.
Kebesaran hati untuk merangkul dan menemui kelompok yang berbeda pilihan di masa lalu adalah ciri utama kepemimpinan yang berjiwa besar. Presiden Republik Indonesia bukanlah milik satu partai, satu kubu, atau kelompok pendukung semata. Presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Di sisi lain, apresiasi serupa patut diberikan kepada institusi Gontor. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah membentang sejarah sepanjang satu abad, Gontor menunjukkan kedewasaan dengan tetap konsisten berdiri di atas semua golongan. Mengundang dan menyambut Kepala Negara dengan penuh penghormatan mempertegas bahwa pesantren adalah benteng perekat kebangsaan yang tidak semestinya dibatasi oleh preferensi politik praktis.
Kehadiran Presiden di Gontor mengajarkan kita satu hal penting: politik boleh membelah pilihan dalam pemilu, tetapi kebangsaan harus menyatukan kembali setelahnya. Pilihan politik boleh berbeda, kritik terhadap pemerintah tetap menjadi hak demokrasi, namun status sebagai saudara sebangsa tidak boleh luntur.
Sebab ketika pesta demokrasi telah usai, warna politik boleh saja berbeda, tetapi Merah Putih kita tetaplah sama. Berbeda ketika memilih, namun kembali bersatu padu saat membangun Indonesia.
Muhammad Khoirul Anam, S.H.
