TROBOS.CO | Angkanya memang naik. Dari 67,87 pada 2023 menjadi 71,02 pada 2025 sebuah lompatan yang membawa Kabupaten Lumajang masuk ke kategori IPM tinggi untuk pertama kalinya.
Tapi posisi Lumajang di peta Jawa Timur belum banyak bergeser. Kabupaten dengan lebih dari 1,1 juta jiwa ini masih berada di jajaran empat terbawah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur bersama Kabupaten Sumenep, Bangkalan, dan Sampang.
Tantangan itu tidak bisa didiamkan.
Kamis (21/5/2026), Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang mengambil langkah konkret. Mereka menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Peningkatan IPM Bidang Pendidikan” di Alka Cafe & Resto Lumajang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan mencari solusi nyata.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bambang Hidayat Sampurna, membuka forum dengan pernyataan yang langsung menetapkan nada diskusi.
“IPM bukan sekadar persoalan angka dan peringkat. IPM adalah cerminan kualitas sumber daya manusia sekaligus ukuran kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kenaikan IPM Lumajang memang patut diapresiasi. Lonjakan dari kategori sedang ke kategori tinggi dalam dua tahun adalah pencapaian yang tidak kecil.
Tapi di sisi lain, daerah-daerah lain di Jawa Timur juga bergerak cepat. Akibatnya, kenaikan peringkat Lumajang masih belum terlalu signifikan secara relatif. Ini menjadi sinyal bahwa kerja keras harus terus dilakukan — lebih terarah, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan.
IPM diukur melalui tiga dimensi utama yang saling terkait. Di bidang kesehatan, tolok ukurnya adalah usia harapan hidup masyarakat. Di bidang pendidikan, dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara kemampuan daya beli diukur dari pendapatan per kapita.
Di luar ketiganya, ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi: pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), angka kemiskinan, angka pengangguran, hingga besarnya alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Inilah mengapa peningkatan IPM tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan gerak bersama dari seluruh elemen masyarakat bukan hanya pemerintah.
Bambang berharap FGD ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata. Ia ingin lahir gagasan dan langkah-langkah konkret yang benar-benar mengubah kualitas hidup masyarakat Lumajang bukan sekadar menaikkan angka di atas kertas.
Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah tidak diukur dari megahnya pembangunan fisik.
Ia diukur dari seberapa sehat, seberapa cerdas, dan seberapa sejahtera manusia-manusianya. *
Nugroho Dwi Atmoko
