TROBOS.CO | Selama satu tahun enam bulan, kami mempelajari, mengikuti, dan memahami arah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dari pengamatan itu, satu hal menjadi semakin jelas: setiap program memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.
Sayangnya, tidak semua orang mau berhenti sejenak untuk membaca substansinya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hakikatnya adalah filantropi negara. Program ini tidak dirancang untuk mencari keuntungan meski tidak sedikit pihak yang berkepentingan mencoba meraupnya. MBG adalah wujud kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Ini bukan program konsumtif semata. MBG adalah investasi sosial jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berorientasi pada penguatan ekonomi dari bawah. Melalui aktivitas usaha yang produktif, KDMP diharapkan mampu menciptakan keuntungan ekonomi, memperkuat kemandirian desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan demikian, MBG dan KDMP sesungguhnya bekerja di dua lini yang berbeda namun saling mendukung. MBG membangun manusianya, KDMP membangun ekonominya. Ketika keduanya berjalan beriringan, yang lahir adalah masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri secara ekonomi. Mempertentangkan keduanya bukan hanya keliru secara logika, tetapi juga kontraproduktif bagi kepentingan rakyat.
Tidak semua orang mampu melihat substansi sebuah program. Ketika ego politik lebih dominan daripada kepentingan rakyat, program yang sejatinya mulia pun kerap dipandang dengan kacamata curiga. MBG hadir untuk membangun kualitas generasi bangsa, KDMP dirancang untuk memperkuat ekonomi rakyat. Keduanya bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk masa depan Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, jika ditemukan kekurangan, kendala teknis, atau bahkan penyimpangan, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama. Program berskala nasional tentu membutuhkan masukan, kritik, dan pengawasan agar semakin baik dari waktu ke waktu. Kritik yang berbasis data, fakta, dan solusi adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat.
Namun kritik tentu berbeda dengan penghinaan. Ketika SPPG diplesetkan menjadi “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”, misalnya, itu bukan lagi menyentuh substansi program. Itu bukan kritik yang konstruktif, melainkan penghinaan terhadap para pemilik, pengelola, pekerja, relawan, dan seluruh pihak yang bekerja keras menjalankan program tersebut.
Perbedaan pandangan politik adalah hal yang sangat wajar. Namun merendahkan martabat orang lain bukanlah tradisi intelektual yang patut dipelihara apalagi jika dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan diri sebagai akademisi.
Bangsa ini akan maju bukan karena banyaknya caci maki, melainkan karena kesediaan untuk memberi masukan yang membangun. Energi bangsa seharusnya diarahkan untuk menyempurnakan program yang bermanfaat, bukan dihabiskan dalam ejekan dan prasangka.
Pada akhirnya, yang terpenting bukan siapa yang dipuji atau dikritik, melainkan seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan rakyat. Apabila MBG sebagai filantropi negara dan KDMP sebagai penggerak ekonomi rakyat dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan baru di Asia.
Rakyat Indonesia tidak hanya menjadi penonton di negerinya sendiri, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan dan menikmati hasilnya sebagai tuan di negeri sendiri.
Muhammad Khoirul Anam, S.H., Pemerhati Sosial, Budaya, dan Politik
