TROBOS.CO | Ada institusi yang paling sering disebut dalam pidato kenegaraan, tapi paling sering dikorbankan dalam kebijakan nyata. Namanya keluarga.
Dalam narasi pembangunan yang terobsesi dengan pertumbuhan tinggi berbasis industrialisasi, keluarga perlahan kehilangan dua fungsi terbesarnya: sebagai institusi edukatif dan institusi produktif. Ia direduksi menjadi sekadar satuan konsumtif tempat orang pulang untuk tidur dan menghabiskan gaji.
Dalam logika industrialisasi, ayah diposisikan sebagai buruh. Upahnya ditekan serendah mungkin. Dan karena upah itu tidak cukup, ibu pun akhirnya harus ikut bekerja demi menutup kebutuhan keluarga.
Begitu ibu dikeluarkan dari rumah untuk memburuh, tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi anak di manapun di planet ini. Sekolah sekalipun.
Sekolah, dalam banyak hal, justru menjadi instrumen terpenting dalam pendegrasian fungsi keluarga. Ketika sekolah dinyatakan sebagai satu-satunya tempat belajar yang sah, maka tugas keluarga sebagai satuan edukatif dirampas begitu saja. Tidak sekolah langsung berarti tidak terdidik, tidak kompeten, kampungan. Ijazah menjadi syarat mutlak bahkan untuk posisi-posisi publik yang sesungguhnya bisa dikerjakan dengan cara lain.
Padahal sekolah sejatinya adalah tempat di mana manusia yang beragam diseragamkan demi kebutuhan pabrik pabrik yang membutuhkan pekerja patuh, disiplin, dan setia menjalankan mesin dari pagi hingga petang. Bukan pemikir. Bukan manusia merdeka.
Penguatan persekolahan yang berlebihan tidak hanya mahal. Ia juga makin melemahkan fungsi edukatif keluarga dan masyarakat padahal Ki Hadjar sudah lama mengingatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. It takes a village to raise a child.
Bekerja bagi laki-laki adalah kebanggaan dan sumber harga diri. Tapi bekerja tidak boleh direduksi hanya menjadi buruh pabrik orang lain.
Membangun usaha sendiri berskala kecil di rumah harus dihormati dan mendapat dukungan nyata dari pemerintah. Italia adalah contoh menarik ekonominya mungkin tidak sebesar Jerman yang didominasi korporasi raksasa, tapi Italia memiliki ketangguhan sekaligus keluwesan yang luar biasa justru karena kuatnya usaha kecil dan menengah.
Indonesia hari ini masih sangat jauh dari gambaran itu. Ekonomi kita terlalu terkonsentrasi pada segelintir konglomerat sebuah struktur yang dalam jangka panjang rentan terhadap goncangan geopolitik dan geo-ekonomi global.
Seiring upaya desentralisasi, sudah saatnya ekonomi Indonesia didorong untuk lebih terdistribusi. Koperasi dan usaha kecil harus diberi peran yang lebih besar termasuk usaha mikro berbasis keluarga yang selama ini dianggap tidak signifikan.
Untuk itu, keluarga harus diperkuat agar memiliki kapasitas produktif sekaligus edukatif yang memadai. Peran ibu perlu difasilitasi bukan dipaksa memilih antara bekerja di luar atau mengurus anak di rumah. Dan upah pekerja harus benar-benar mencukupi kebutuhan dasar sebuah keluarga yang sehat, sehingga para ibu tidak lagi dipaksa keluar dari rumah demi bertahan hidup.
Multipolarisasi geopolitik di tingkat global menuntut multipolarisasi ekonomi nasional yang sesungguhnya di mana keluarga ikut memikul tugas-tugas produktif dan edukatif sesuai dengan keunggulan spasial masing-masing wilayah dalam bentang alam kepulauan seluas Eropa ini.
Di sinilah letak tawaran Prabowonomics yang sesungguhnya: teknologi konvivial yang rendah energi, menciptakan lapangan kerja, mendorong kreativitas, dan bersifat sirkular. Bukan teknologi yang menggantikan manusia, tapi teknologi yang memberdayakan manusia terutama dalam unit terkecil yang bernama keluarga.
Karena pada akhirnya, tidak ada pembangunan yang benar-benar berhasil jika keluarga terus menjadi pihak yang paling banyak dikorbankan. *
Daniel Mohammad Rosyid, Rosyid College of Arts | Surabaya, Jumat 1 Mei 2026
