trobos.co – Demonstrasi besar yang mengguncang Nepal akhir-akhir ini ramai dijadikan bahan perbandingan oleh sebagian kalangan di Indonesia. Namun, pendekatan akademis menunjukkan bahwa perbandingan tersebut tidak berdasar, bahkan berpotensi menyesatkan opini publik.
Pertama, konteks politik Nepal sangat berbeda dengan Indonesia. Nepal memiliki sejarah panjang ketidakstabilan: sering berganti konstitusi, krisis kabinet, hingga polarisasi etnis yang tajam. Sebaliknya, Indonesia meskipun menghadapi dinamika politik keras, tetap memiliki institusi yang relatif stabil seperti TNI-Polri, sistem pemilu, dan lembaga peradilan yang lebih mapan.
Kedua, upaya membesar-besarkan isu Nepal di Indonesia lebih merupakan framing politik, bukan analisis obyektif. Ada kelompok yang sengaja “menggoreng” isu luar negeri untuk menimbulkan ketakutan, melemahkan legitimasi pemerintah, dan membuka ruang instabilitas domestik. Pola ini bukan hal baru, melainkan strategi klasik oposisi dengan memanfaatkan “politik perbandingan” yang tidak relevan.
Ketiga, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan ketegasan dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan ketertiban. Gelombang demonstrasi di akhir Agustus lalu menjadi bukti: pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi, tetapi menutup rapat ruang bagi aksi anarkisme. Inilah yang membedakan Indonesia dari Nepal—demokrasi dijaga, tetapi stabilitas tetap menjadi prioritas.
Oleh karena itu, publik harus lebih kritis dalam menyikapi isu. Belajar dari Nepal bukan berarti meniru kekacauannya, melainkan memperkuat daya tahan bangsa. Indonesia tidak akan goyah hanya karena perbandingan artifisial. Selama pemerintah tegas, rakyat bersatu, dan institusi negara bekerja, maka skenario “Indonesia jadi Nepal kedua” hanyalah propaganda yang patut ditolak.
Oleh: Muhammad Khoirul Anam, S.H.
(Pemerhati Sosial, Budaya, dan Politik)
