TROBOS.CO | SURABAYA – Indonesia tengah menghadapi paradoks terbesarnya: begitu banyak saluran media komunikasi, tetapi begitu sedikit komunikasi yang sehat dan bermakna. Yang terjadi justru miskomunikasi dan banjir kebohongan, yang memicu mutasi sosial menjadi polarisasi ekstrem—antara yang dijuluki homo cebongis dan homo kampretis.
Alih-alih membangun sinergi, masyarakat justru semakin terpecah belah. Situasi ini kian mengkhawatirkan di tengah ancaman ketegangan global, termasuk potensi perang nuklir. Ironisnya, respons di dalam negeri justru ditandai dengan fragmentasi politik yang makin dalam, salah satunya dengan terus bermunculannya partai politik baru.
Dalam analisis tajam ini, penulis menyoroti bahwa partai politik (parpol) justru dianggap sebagai sumber masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk pada kritik Noam Chomsky—yang menyebut parpol sebagai organisasi paling berbahaya di planet ini—penulis menarik paralel.
Di Amerika Serikat, Partai Republik di bawah Donald Trump menjadi contoh. Di Indonesia, sejarah mencatat peran PKI, kemudian Golkar, dan kini PDIP. Penulis memprediksi, partai lain seperti Gerindra dan PSI akan mengikuti pola yang sama. Monopoli parpol atas sistem politik Indonesia, yang dikukuhkan melalui amendemen UUD 2002, dinilai sebagai karya kaum sekuler radikal yang melahirkan “demokrasi mbelgedhes”—demokrasi yang berjalan terseok dan tidak substansial.
Pandangan kritis ini diperkuat dengan pernyataan Said Didu, yang menyebut bahwa Angkatan 1998—yang kini banyak bercokol di puncak partai politik—telah “menjual negeri ini ke oligarki”. Implikasinya, partai politik tidak lagi menjadi wahana perjuangan rakyat, melainkan kendaraan kekuasaan yang mengabdi pada kepentingan segelintir elite.
Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana keluar dari paradoks komunikasi dan fragmentasi ini. Di saat bangsa membutuhkan persatuan dan kecerdasan kolektif untuk menghadapi ancaman kompleks—dari krisis ekonomi hingga ketegangan geopolitik—energi justru terkuras untuk konflik horizontal yang dipicu oleh narasi politik yang dividif.
Solusinya mungkin terletak pada transendensi di atas retorika partai dan membangun kembali ruang publik yang berlandaskan nalar, etika, dan kepentingan nasional yang benar-benar substantif.
Daniel Mohammad Rosyid, Rosyid College of Arts.
