TROBOS.CO | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang lahir dari niat mulia negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi bangsa. Namun, sebagaimana kebijakan publik berskala besar lainnya, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi kebijakan pusat terhadap realitas daerah yang beragam.
Di Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penerima manfaat terbesar, implementasi MBG menunjukkan dinamika lapangan yang perlu dibaca secara jernih. Catatan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan sebagai masukan kebijakan agar program strategis nasional ini semakin efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Kendala pertama yang cukup menonjol adalah ketersediaan bahan baku pangan. Pada sejumlah wilayah, terutama perdesaan dan kepulauan, pasokan sayur, buah, telur, daging, dan ikan belum sepenuhnya ditopang oleh produksi lokal. Akibatnya, dapur MBG masih bergantung pada distributor dari luar wilayah, bahkan pada kondisi tertentu pasokan berasal dari luar provinsi. Ketergantungan ini berpotensi meningkatkan biaya, mengurangi efisiensi, serta melemahkan dampak ekonomi lokal yang seharusnya menjadi efek turunan program MBG.
Kendala kedua berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia pengelola dapur. Dapur MBG bukan sekadar aktivitas memasak, tetapi menyangkut standar gizi, sanitasi, keamanan pangan, serta distribusi tepat waktu. Di beberapa lokasi, pengelola dapur masih belajar sambil berjalan karena keterbatasan pelatihan teknis dan pendampingan yang terstruktur. Kondisi ini wajar dalam tahap awal, tetapi perlu segera dibenahi agar kualitas layanan tetap terjaga.
Kendala ketiga adalah perbedaan karakter wilayah kota dan desa. Di wilayah perkotaan seperti Surabaya dan sekitarnya, dapur MBG relatif lebih siap dari sisi fasilitas dan akses logistik. Namun tantangan muncul pada tingginya biaya operasional dan minimnya keterkaitan dengan produsen pangan lokal. Sebaliknya, di wilayah semi-perdesaan seperti Malang Raya dan Madiun, potensi pertanian dan peternakan cukup besar, tetapi belum terhubung optimal dengan dapur MBG karena keterlibatan koperasi dan kelompok tani masih terbatas. Sementara itu, di wilayah perdesaan, pesisir, dan kepulauan seperti Madura, tantangan utama terletak pada logistik, kontinuitas pasokan, serta keterbatasan SDM pengelola.
Kendala keempat adalah belum optimalnya peran koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, dalam rantai pasok MBG. Padahal koperasi dapat menjadi simpul penting dalam penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi pangan. Tanpa penguatan koperasi, rantai pasok cenderung panjang dan kurang efisien.
Kendala kelima adalah pelaksanaan program yang relatif cepat tanpa didahului riset kebijakan yang memadai. Program sebesar MBG idealnya diawali dengan kajian komprehensif, uji coba terbatas, serta penyesuaian berbasis data lapangan. Tanpa fondasi riset yang kuat, risiko inefisiensi dan ketidaktepatan sasaran menjadi lebih besar.
Mencermati kondisi tersebut, evaluasi nasional berbasis riset independen menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu menugaskan tim riset independen—yang dibiayai negara dan tidak terafiliasi langsung dengan pelaksana MBG—untuk melakukan evaluasi di wilayah representatif seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Evaluasi ini penting untuk mengukur efisiensi, efektivitas, serta dampak sosial-ekonomi dari anggaran sekitar Rp71 triliun yang telah dialokasikan sepanjang tahun 2025.
Selain evaluasi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan model program MBG terintegrasi dalam satu kawasan percontohan nasional. Kawasan seperti Pulau Nusakambangan, yang masih memiliki sekitar 3.000 hektare lahan tersedia, dapat dikembangkan sebagai pusat terpadu produksi bahan baku, industri pengolahan, dan dapur MBG. Model ini dapat menjadi laboratorium kebijakan sekaligus etalase nasional sebelum direplikasi ke daerah lain.
Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi besar bangsa. Agar investasi ini benar-benar berdampak, diperlukan keberanian untuk mengevaluasi, menyempurnakan desain kebijakan, dan menyesuaikan implementasi dengan realitas daerah. Dengan pendekatan tersebut, MBG tidak hanya memberi makan, tetapi juga membangun kemandirian pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing.
Prof. Dr. Ir. Abdul Hamid, MP (Peneliti Kebijakan Publik BRIN/BRIDA Jawa Timur)
