TROBOS.CO – MATARAM | Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB untuk berkolaborasi bersama TNI dalam melakukan penghijauan kembali hutan-hutan yang rusak di Pulau Sumbawa.
Hal itu disampaikan saat mendampingi Menteri Pertahanan RI, Menteri Kesehatan RI, dan Panglima TNI meninjau pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 835/Samota Yudha Bakti di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa Besar, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Gubernur, keberadaan Batalion tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga mendukung pembangunan di sektor kesehatan, pertanian, dan kelestarian lingkungan.
Salah satu persoalan besar di Pulau Sumbawa, kata Gubernur, adalah kerusakan hutan akibat pembukaan lahan jagung yang menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur.
“Akibatnya kita sudah menghabiskan puluhan triliun. Banjir setiap tahun terjadi di muara sungai — baik di Bima maupun Dompu, dan kita menghabiskan puluhan triliun untuk menyelesaikan masalah ini,” terangnya.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi dengan kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa untuk program reboisasi bersama TNI dan masyarakat.
“Kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota di Pulau Sumbawa untuk masalah reboisasi ini.
Sekarang hampir semua infrastruktur kami rusak akibat banjir karena sedimentasi sungai. Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin luas dan kerugian negara akan semakin besar,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga menanggapi usulan pembangunan bendungan oleh TNI untuk mendukung irigasi pertanian. Ia menilai pembangunan embung skala kecil lebih efektif dan mudah dirawat.
“Kita sudah banyak memiliki bendungan, namun irigasinya belum ada. Embung lebih mudah dirawat ketimbang bendungan, selain itu biaya pembangunannya juga bisa dicicil,” jelasnya.
Gubernur Iqbal juga menyoroti persoalan pengelolaan alat mesin pertanian (Alsintan) yang selama ini belum optimal.
“Sekarang strateginya tidak lagi memberikan Alsintan kepada Gapoktan, tetapi langsung kepada penyuluh. Boleh disewakan dengan harga murah, dan hasilnya digunakan untuk pemeliharaan,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemprov NTB dan Danrem 162/WB telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan dukungan personel TNI di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
(*) Sukirman / TROBOS.CO
