TROBOS.CO – Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak awal diluncurkan digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini dirancang untuk membantu pedagang kecil, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang kerap kesulitan mengakses modal dari lembaga keuangan formal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak keluhan yang muncul dari masyarakat bawah bahwa penyaluran KUR belum benar-benar tepat sasaran.
Keluhan itu dituangkan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto. Surat tersebut mewakili suara hati rakyat kecil yang merasa terpinggirkan oleh sistem penyaluran KUR yang dinilai lebih berpihak kepada kelompok bermodal besar.
Masalah di Lapangan: KUR Tak Menyentuh Rakyat Kecil
Suara rakyat kecil menyoroti kenyataan pahit di lapangan. Alih-alih membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, dana KUR justru sering kali dikuasai oleh pengusaha besar atau pihak yang sudah memiliki akses permodalan.
“Banyak dana KUR justru disikat oleh bos-bos besar yang sejatinya sudah memiliki modal. Mereka yang memiliki koneksi bisa dengan mudah mencairkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Sementara rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan modal untuk bertahan hidup, justru dihadapkan pada prosedur berbelit, syarat yang menjerat, dan sikap diskriminatif dari oknum bank penyalur,” tulis mereka dalam surat terbuka itu.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan akses antara mereka yang memiliki koneksi dan mereka yang benar-benar bekerja keras di lapangan. Padahal, rakyat kecil hanya ingin kesempatan yang adil untuk berkembang, bukan belas kasihan.
Beban Birokrasi yang Memberatkan
Bagi pelaku UMKM, hambatan terbesar bukan hanya keterbatasan modal, tetapi juga sulitnya prosedur pencairan KUR. Banyak dari mereka merasa bahwa birokrasi bank justru menjadi tembok yang sulit ditembus.
Syarat administrasi yang terlalu kompleks membuat pedagang pasar, petani desa, atau nelayan tradisional kesulitan memenuhi persyaratan. Alhasil, mereka sering kali tidak bisa menikmati akses KUR, sementara kelompok bermodal dengan mudah mendapatkannya.
Tuntutan kepada Presiden
Dalam surat terbuka itu, rakyat kecil menyampaikan beberapa permintaan konkret kepada Presiden agar program KUR tidak lagi melenceng dari tujuannya:
-
Evaluasi menyeluruh terhadap bank penyalur KUR dan mekanisme penyaluran dana.
-
Penegasan keberpihakan KUR hanya untuk rakyat kecil, UMKM, dan sektor produktif, bukan untuk konglomerat.
-
Penyederhanaan prosedur agar masyarakat kecil lebih mudah mengakses pinjaman.
-
Penerapan sanksi tegas terhadap oknum yang menyelewengkan atau mempermainkan akses dana KUR.
Harapan Rakyat: Bukti, Bukan Janji
“Jangan biarkan kebijakan yang mulia ini berubah menjadi ilusi di atas kertas. Rakyat kecil butuh bukti nyata, bukan sekadar janji,” demikian bunyi penutup dari surat terbuka itu.
Rakyat kecil percaya bahwa Presiden memiliki ketegasan untuk memastikan KUR kembali ke jalurnya. Jika benar-benar dijalankan dengan adil, KUR bisa menjadi senjata ampuh untuk mengurangi ketimpangan, memperkuat ekonomi lokal, serta menyejahterakan mereka yang selama ini hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
Bagi rakyat kecil, KUR bukan sekadar angka dalam APBN atau laporan bank, melainkan harapan hidup yang nyata. Harapan agar mereka bisa membuka usaha, membeli pupuk, memperbaiki perahu, atau sekadar bertahan hidup dengan layak.
Kini, suara kecil itu disampaikan langsung kepada orang nomor satu di negeri ini, dengan harapan akan ada perubahan nyata. Bahwa KUR benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat kecil, bukan bancakan konglomerat. (*)
Hormat kami, Suara Rakyat Kecil Indonesia
