TROBOS.CO | SURABAYA – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Timur mendesak pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka dan komprehensif kepada publik terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga transparansi kebijakan luar negeri dan memastikan konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Ketua ICMI Jawa Timur, Ulul Albab, menyatakan bahwa isu ini harus disikapi secara jernih, mengingat komitmen historis dan konstitusional Indonesia terhadap Palestina. “ICMI Jawa Timur tidak sedang mempersoalkan niat baik pemerintah. Yang kami dorong adalah kejelasan mandat dan keterbukaan informasi agar publik memahami secara utuh posisi Indonesia,” tegas Ulul Albab, Rabu (27/1/2026).
ICMI Jawa Timur merinci tiga hal utama yang perlu dijelaskan pemerintah:
-
Mandat Konkret Indonesia: Publik perlu tahu secara jelas peran dan batas keterlibatan Indonesia dalam BoP. Apakah sebagai mediator, fasilitator dialog, atau posisi lain? Kejelasan ini penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi dan spekulasi.
-
Posisi Palestina dalam Kerangka BoP: Ulul Albab menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina harus tetap konsisten. “Keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional apa pun harus tetap mencerminkan keberpihakan pada perlindungan warga sipil, penghentian kekerasan, dan solusi damai yang adil bagi Palestina,” ujarnya.
-
Konsistensi dengan PBB: ICMI menilai penting adanya jaminan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai forum utama penyelesaian konflik global.
ICMI menegaskan bahwa desakan ini bukan tekanan politik, melainkan bagian dari fungsi kontrol intelektual (intellectual checks and balances) yang wajar dalam negara demokratis. Prinsip good governance mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas, yang justru akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah di mata publik.
“Pemerintah yang terbuka akan memperoleh kepercayaan publik yang lebih kuat,” kata Ulul Albab. Keterbukaan ini juga dinilai akan menguatkan kredibilitas diplomasi Indonesia di kancah internasional, serta mempertegas komitmen pada politik luar negeri bebas aktif.
Di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks, ICMI Jawa Timur mengajak semua pihak menyikapi isu ini dengan nalar akademik yang jernih dan dialog yang konstruktif. Hal ini penting untuk menjaga komitmen kolektif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia, yang menjadi fondasi perjuangan diplomasi Indonesia.
Dengan klarifikasi yang transparan, diharapkan publik dapat memahami dan mendukung penuh setiap langkah strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan kemanusiaan di forum global.
Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur
