TROBOS.CO | Kritik pedas almarhum Gus Dur tentang Kementerian Agama yang seperti “pasar”—ada segala sesuatu kecuali agama itu sendiri—kini kembali relevan. Pasca penetapan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka korupsi kuota haji oleh KPK, sejarah pun mengangguk. Dua pendahulunya, Said Agil Husin al Munawar dan Suryadharma Ali, juga tersandung kasus serupa.
Inilah ironi kelam yang melingkupi pengelolaan haji di Indonesia: dana besar, masalah besar. Karena itu, langkah Kabinet Prabowo memisahkan urusan haji dari Kemenag menjadi angin segar. Harapannya, tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dan di puncak lembaga baru itu, duduk dua sosok menarik: KH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri dan H. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Dalam beberapa pertemuan terbatas, Gus Irfan menegaskan posisinya: “Saya dipilih jadi Menteri Haji dan Umroh, bukan dari jalur NU. Tapi saya kader partai (Gerindra).” Pernyataan ini penting sebagai tameng. Ia ingin memutus tradisi tak tertulis “titip-menitip” kuota dan bisnis terselubung yang seringkali mengatasnamakan ormas besar.
Meski cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari, Gus Irfan memilih menonjolkan identitasnya sebagai kader partai. Langkah ini strategis untuk menjaga independensi dan menghindari jerat konflik kepentingan—sebuah jerat yang diduga menjerat sejumlah nama di tubuh NU dalam kasus kuota haji saat ini.
Banyak yang khawatir dengan karakter Gus Irfan. Ia dikenal jujur, lugu, dan bukan politisi tulen. Dunia haji Indonesia, bagaimanapun, adalah medan penuh “ranjau” dan intrik mafia. Kebijakan apa pun yang mengganggu kartel lama berpotensi menjebaknya.
Kekhawatiran itu dijawab oleh modal kuat Gus Irfan: kesederhanaan hidup dan keteguhan prinsip. Ia bukan berasal dari keluarga hedonis. Inilah “jurus” utama yang bisa membuatnya tetap “tateg, lurus ke depan pada amanah” dan bertahan sebagai “pendekar” di tengah godaan dan jebakan.
Di sisi lain, Gus Irfan didampingi wakil yang karakternya hampir berseberangan: Dahnil Anzar Simanjuntak. Mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah ini adalah aktivis dan politisi yang vokal, tegas, dan komunikatif. Gaya kepemimpinannya penuh strategi politik.
Pembagian tugas harus jelas dan sinergis. Gus Irfan bisa fokus pada kebijakan besar dan pertahanan prinsip, sementara Dahnil dapat menjadi backup yang tangkas menghadapi dinamika politik dan lobi-lobi rumit di lapangan. Yang berbahaya adalah jika kedua pribadi berbeda ini “diadu” oleh pihak luar, menciptakan perselisihan internal yang justru merugikan misi bersama.
Pasangan ini adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi: kearifan dan keteguhan seorang kiai dengan ketajaman dan kecekatan seorang aktivis. Jika sinergi terjaga, mereka berpotensi mematahkan lingkaran korupsi dan membawa transformasi layanan haji.
Gus Irfan dituntut menjadi “pendekar” yang tak goyah. Dahnil harus menjadi pendamping yang loyal dan cerdik. Masyarakat menunggu bukti: bahwa jabatan menteri haji kali ini benar-benar tentang pengabdian, bukan lagi tentang “pasar” seperti yang disindir Gus Dur. ***
Yusron Aminulloh, Penulis, Pendidik, Pengusaha, dan Wartawan Senior.
