TROBOS.CO | Untuk menjadi bangsa yang maju, diperlukan setidaknya lima pilar: pendidikan yang memerdekakan, pasar yang adil, investasi mandiri, ketahanan pangan-energi, dan birokrasi yang bersih. Dari semua itu, pendidikan adalah prasyarat budaya yang menjadi fondasi utama.
Sayangnya, sejak era Orde Baru hingga kini, pendidikan telah direduksi menjadi sekadar persekolahan massal yang memaksa. Tidak bersekolah hampir identik dengan “kampungan”. Peran keluarga dan masyarakat pun dipinggirkan. Persekolahan dijadikan instrumen teknokratik untuk menghasilkan tenaga kerja yang cukup terampil menjalankan mesin, namun cukup patuh untuk mengabdi pada kepentingan pemodal.
Persekolahan telah memonopoli makna pendidikan, menjadikannya barang langka dan mahal. Bahkan, beberapa sekolah berubah menjadi tempat eksklusif untuk pamer status. Sekolah membuat belajar menjadi kegiatan konsumtif yang biayanya kian tak terjangkau.
Padahal, belajar sejatinya adalah kegiatan produktif yang kesempatannya harus disediakan bersama oleh keluarga dan masyarakat. Pembangunan akan gagal jika dibangun di atas puing-puing keluarga dan masyarakat. Tembok sekolah yang tinggi justru mengasingkan generasi muda dari akar sosialnya.
Pendidikan seharusnya menjadi fasilitas untuk memperluas kesempatan belajar, bukan sekadar kesempatan bersekolah—terlebih di era digital ini. Membatasi belajar hanya di sekolah berarti mempersempit cakrawala.
Sekolah seharusnya melengkapi, bukan mengambil alih peran pendidikan keluarga dan masyarakat. Inilah prinsip Tiga Pilar Pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Obsesi terhadap standardisasi—terutama standar asing—telah membuat pendidikan kehilangan relevansi personal, temporal, dan spasial. Ini adalah bagian dari “neo-cortex war” oleh kekuatan neokolonial-imperialis.
Belajar adalah proses emergent yang tak memerlukan gedung megah atau kurikulum kaku. Belajar setidaknya mencakup empat kesempatan pokok: 1) mengalami/praktik, 2) membaca, 3) berbicara, dan 4) menulis. Intinya, belajar adalah proses memaknai pengalaman.
Sekolah sebagai lingkungan buatan sering kali terlalu tertib, aman, dan nyaman. Ia gagal memberikan tantangan dengan ketidakpastian dan risiko nyata. Tidak heran kita mengalami krisis kepemimpinan, karena kepemimpinan tidak bisa dibentuk dalam lingkungan yang steril dari tantangan hidup.
Persoalan mendasar kita bukan kurang sekolah, melainkan terlalu banyak persekolahan (too much schooling). Yang kita butuhkan adalah membangun jejaring belajar (learning webs) yang memperkuat dan melibatkan keluarga serta masyarakat.
Dalam jejaring ini, sekolah dan kampus hanyalah salah satu simpul, bukan satu-satunya pusat. Jejaring belajar harus luwes dan adaptif, relevan dengan keragaman potensi anak dan kekayaan agro-maritim Nusantara. Tidak ada yang boleh tertinggal. Sebab, pada hakikatnya, membesarkan seorang anak butuh seluruh desa (it takes a village).
Daniel Mohammad Rosyid, Rosyid College of Arts.
