TROBOS.CO | SURABAYA – Jawa Timur bukan provinsi miskin. Dengan APBD yang besar dan kontribusi PDB nasional yang selalu masuk tiga besar, provinsi ini memiliki sumber daya fiskal yang mumpuni. Namun, di balik angka-angka makro yang mengesankan, tersembunyi peta ketimpangan pembangunan yang sangat nyata antara wilayah inti dan pinggiran.
Demikian ditegaskan Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur, dalam kajian bertajuk “Jatim Tidak Kekurangan Uang, Tapi Kekurangan Keberanian Membagi”, Selasa (7/1/2026).
“Pembangunan kita belum berani keluar dari zona nyaman geografis. Hasilnya, wilayah seperti Madura, Tapal Kuda, dan sebagian Mataraman berkembang sangat lambat, sementara Surabaya Raya dan Pantura melaju cepat,” papar Ulul.
Data BPS dan riset lembaga seperti IPB mengkonfirmasi bahwa ketimpangan di Jatim bersifat spasial dan struktural. Berikut penjelasan mendalam lima wilayah utama berdasarkan kajian ICMI Jatim:
-
Surabaya Raya: Lokomotif Ekonomi yang Hiper-Aktif
Sebagai pusat industri, jasa, dan pendidikan, wilayah ini adalah penarik utama investasi dan SDM mumpuni. Ekosistem bisnisnya matang, namun sekaligus menjadi magnet yang menyedot sumber daya dari daerah lain. -
Pantura: Jalur Industri dan Logistik yang Solid
Koridor ini adalah tulang punggung manufaktur dan logistik Jatim. Pertumbuhannya ditopang kawasan industri dan pelabuhan, meski menyisakan masalah disparitas internal dan tekanan lingkungan. -
Mataraman: Lumbung Pertanian dengan Transformasi Lambat
Identik dengan basis pertanian dan UMKM tradisional yang tangguh. Namun, ketergantungan pada sektor primer dan lambatnya hilirisasi membuat pertumbuhannya stabil tapi tak melesat. -
Tapal Kuda: Daerah Penyangga dengan Beban Berat
Wilayah ini masih bergelut dengan ketergantungan pada sektor primer. Akses pasar terbatas, infrastruktur belum merata, dan minimnya industri pengolahan membuat angka kemiskinan di sini tertinggi. -
Madura: Potensi Besar Terhambat Kendala Struktural Akut
Menghadapi tantangan paling kompleks: keterisolasian geografis historis, kurangnya diversifikasi ekonomi, dan ketertinggalan akses layanan dasar. Potensi maritim dan budayanya yang besar belum tergarap optimal, membuat PDRB per kapita terendah dan kemiskinan tinggi.
Meski rasio Gini Jatim (0,369 pada Maret 2025) sedikit lebih baik dari nasional, Ulul menegaskan bahwa angka rata-rata ini menutupi kesenjangan tajam antar-wilayah.
“Statistik agregat bisa menipu. Kemajuan Surabaya Raya dan Pantura mampu ‘mengangkat’ rata-rata provinsi, sehingga seolah-olah semua wilayah maju. Padahal, di Tapal Kuda dan Madura, ceritanya sama sekali berbeda,” jelasnya.
Menurut kajian ini, solusinya bukan sekadar menambah alokasi APBD. ICMI Jatim merekomendasikan pendekatan baru untuk fase pembangunan 2026:
-
Intervensi Tematik Lintas OPD: Kebijakan khusus yang menyasar akar masalah unik di setiap wilayah tertinggal (misal: konektivitas untuk Madura, hilirisasi untuk Tapal Kuda).
-
Insentif Khusus Layanan Publik: Memprioritaskan dan memberi insentif lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan di daerah pinggiran.
-
Pendampingan Kelembagaan Konsisten: Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan kelembagaan ekonomi lokal di wilayah tertinggal agar bisa “menangkap” peluang pembangunan.
“Ini adalah ujian politik pembangunan yang sebenarnya. Diperlukan keberanian politik untuk melakukan pembagian sumber daya yang ‘tidak adil’—yaitu secara proporsional memberi lebih banyak kepada yang paling tertinggal—agar hasilnya adil,” tegas Ulul.
Tanpa perubahan pendekatan ini, Jawa Timur berisiko menciptakan dua jalur pertumbuhan: jalur cepat untuk wilayah inti dan jalur lambat (atau diam) untuk wilayah pinggiran.
“Kita tidak kekurangan uang. Yang kita butuhkan adalah keberanian membagi dengan cara yang lebih cerdas dan berkeadilan,” pungkas Ulul Albab.
Ulul Albab (Ketua ICMI Jawa Timur)
