TROBOS.CO | SURABAYA – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Timur menyerukan pergeseran paradigma dalam kebijakan sosial daerah. Menyusul kajian kinerja 2025, organisasi ini mengajukan tiga rekomendasi terobosan untuk tahun 2026, beralih dari pendekatan bantuan massal menjadi intervensi sosial yang presisi, terukur, dan transformatif.
“Tantangan 2026 bukan lagi soal besaran anggaran atau jumlah penerima bansos, tetapi pada ketepatan sasaran dan dampak nyata yang mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan,” tegas Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur, dalam dokumen rekomendasi kebijakan yang diterima TROBOS, Kamis (15/1/2026).
Dokumen bertajuk “Arah Baru Kebijakan Sosial Jatim” ini menekankan bahwa Jawa Timur telah memiliki modal data yang kuat, namun pemanfaatannya untuk keputusan yang adaptif masih lemah.
Rekomendasi pertama adalah pembangunan dashboard kemiskinan real-time berbasis kecamatan. Selama ini, data kemiskinan hanya dianalisis di level provinsi atau kabupaten, padahal akar masalah dan solusinya sangat lokal.
“Kita butuh peta kemiskinan yang hidup. Dashboard ini harus menampilkan bukan hanya angka, tetapi profil penyebab—seperti dominasi pekerja informal, tingkat putus sekolah, atau akses terhadap air bersih di setiap kecamatan. Ini akan menjadi kompas bagi kebijakan yang tepat sasaran,” jelas Ulul.
Rekomendasi kedua adalah integrasi struktural antara program bantuan sosial (bansos), pelatihan vokasi, dan penguatan UMKM. Selama ini, ketiga program ini berjalan terpisah.
ICMI Jatim mengusulkan model policy linking: penerima bansos usia produktif diidentifikasi untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi ekonomi wilayahnya. Lulusannya kemudian didampingi untuk masuk ke pasar kerja atau memulai/mengembangkan UMKM, dengan akses pembiayaan yang difasilitasi.
“Bansos harus menjadi batu loncatan, bukan tempat berlabuh. Dengan integrasi ini, setiap rupiah bansos memiliki multiplier effect untuk menciptakan kemandirian ekonomi,” papar Ulul.
Rekomendasi ketiga bersifat praktis dan berani: meluncurkan pilot project “Desa Zero Kemiskinan Ekstrem” di beberapa lokasi terpilih. Desa-desa ini akan menjadi laboratorium penerapan kebijakan presisi terpadu.
Di sana, seluruh instrumen—mulai dari data presisi, bansos, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pendampingan ekonomi—akan dikonsolidasikan dengan satu target: menghapus kemiskinan ekstrem secara faktual.
“Ini bukan utopia, tapi bukti konsep. Jika berhasil di satu desa, model yang sama dapat direplikasi. Ini adalah investasi untuk membangun bukti bahwa kemiskinan ekstrem bisa diakhiri dengan pendekatan yang holistik dan terfokus,” tambahnya.
Ulul mengakui, rekomendasi ini membutuhkan keberanian politik dan kolaborasi lintas dinas yang solid. Namun, dengan kapasitas fiskal dan infrastruktur data yang dimiliki, Jawa Timur memiliki peluang nyata menjadi pelopor kebijakan sosial presisi tingkat nasional.
“Pertanyaannya sekarang: apakah kita berani keluar dari zona nyaman administrasi menuju zona tantangan substantif? Apakah kita mau beralih dari mengejar serapan anggaran menjadi mengejar perubahan hidup warga?” tanya Ulul retoris.
Jika ketiga rekomendasi ini diadopsi, Jawa Timur tidak hanya akan mencatat penurunan angka kemiskinan, tetapi juga membangun fondasi keadilan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ulul Albab (Ketua ICMI Jawa Timur)
