TROBOS.CO | LUMAJANG – Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya menyelamatkan setiap dokumen penting terkait bencana. Salah satu upaya terkini adalah pengamanan arsip visual berupa video rekaman drone yang mengabadikan erupsi Gunung Semeru pada 19 Desember 2025.
Pada Kamis (11/12/2025), proses serah terima arsip video tersebut berlangsung di Ruang Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lumajang. Video yang awalnya direkam oleh pilot drone Andrea Ramadhan ini, kemudian dialirkan ke Bupati Lumajang melalui Jhony Kumato. Untuk memastikan keamanan dan pengelolaan yang profesional, Jhony akhirnya menyerahkan video tersebut kepada Diskominfo untuk selanjutnya diproses menjadi arsip resmi pemerintah daerah.
Dalam proses penyerahan, Sekretaris Diskominfo Lumajang, Joni Hidayat, SE., menegaskan sejumlah syarat penting. “Video ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh disebarluaskan ke publik, dan harus dijaga agar tidak hilang atau rusak. Kalau suatu saat dibutuhkan, arsip ini harus tetap ada dan bisa ditemukan kembali,” tegas Joni. Pernyataan ini menekankan nilai dokumentasi sebagai aset negara yang harus dilindungi.
Mewakili Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Lumajang, Plt. Kabid Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan, Fytrya Arys Sandi, SE., menyatakan kesiapan untuk mengelola arsip penting ini.
“Arsip video tersebut akan ditempatkan pada ruang penyimpanan yang memenuhi standar keamanan. Selain itu, kami akan menyusun berita acara serta daftar arsip sebagai bagian dari proses administrasi kearsipan yang benar,” jelas Fytrya. Proses ini akan dilakukan dengan didampingi oleh tim arsiparis LKD, yaitu Ainun F, Iva F, dan Eddy S.
Langkah pengarsipan video drone ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Selain menjadi dokumentasi historis yang autentik, rekaman visual ini dapat menjadi bahan analisis dan evaluasi yang krusial untuk mitigasi dan penanganan bencana serupa di masa depan.
Dengan disimpannya arsip ini di lembaga yang tepat, memori kolektif tentang peristiwa erupsi Semeru 2025 dapat terjaga dengan baik, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga aset informasi bencana sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
(Fytrya A.S/Trobos.co)
