TROBOS.CO | JAKARTA – Sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan publik setelah Menteri Pertahanan Syafri Syamsudin menyatakan keberatannya. Menhan menegaskan tidak boleh ada “negara dalam negara” menyusul laporan bahwa tidak ada aparat negara yang bertugas di bandara tersebut.
Bandara yang beberapa tahun lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini disebut membuka akses bebas bagi warga negara asing untuk keluar-masuk, sementara warga dan petugas Indonesia justru kesulitan mengaksesnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya pelanggaran kedaulatan.
“Ini merupakan anomali di dalam NKRI,” tegas Syafri Syamsudin, seperti dilansir dari pernyataannya yang viral.
Isu ini memantik respons berbagai kalangan. Etna Corollina Pattisina dari Conefor Indonesia Strategic And Defense Studies menyayangkan tidak hadirnya aparatur negara di bandara tersebut.
Sejumlah pengamat juga menyoroti potensi risiko keamanan dan ekonomi. “Alangkah bahayanya kalau uang dilarikan ke luar negeri melalui bandara ini. Begitu pula jika senjata bebas masuk,” ujar salah satu pengamat dalam podcastnya, mengungkapkan kekhawatiran yang berkembang di masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan berbeda. Menurutnya, bandara khusus tersebut sebelumnya telah mendapatkan izin dari pemerintah.
“Kalau nggak salah mereka dapet izin khusus dulu waktu itu,” ucap Purbaya saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Ia berjanji akan mengirim personel untuk meninjau ulang masalah ini.
Dengan adanya dua pernyataan resmi yang berbeda dari pejabat tinggi negara, polemik Bandara Morowali masih menunggu kejelasan dan tindak lanjut dari pemerintah.
Redaktur: TROBOS.CO
