TROBOS.CO | Lumajang – Kehadiran Pasar Agropolitan Senduro yang megah di Lumajang adalah fenomena yang membanggakan. Sebagai penopang ekonomi masyarakat, pasar ini menjadi simbol kemajuan baru. Namun, di balik kemegahan fisiknya, tersimpan sejumlah harapan dan kekhawatiran yang perlu dicermati dari sudut pandang awam. Tulisan ini adalah bagian pertama dari sebuah perspektif mengenai masa depan pasar ini.
Pasar ini bukan sekadar tempat jual-beli biasa. Dibangun dengan anggaran APBN Rp 57,8 Miliar dari Kementerian PUPR, pasar ini dirancang dengan konsep modern dan arsitektur elegan beratapkan ‘daun pisang’. Lokasinya yang strategis di gerbang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru (BTS) menjadikannya lebih dari sekadar pasar.
Muhammad Ridha, Kepala Diskopindag Lumajang, menjelaskan bahwa pasar ini juga akan berfungsi sebagai rest area bagi wisatawan. Fasilitas seperti foodcourt, cinderamata, tourist information center (TIC), dan workshop disiapkan untuk melayani pengunjung sebelum atau setelah perjalanan ke TNBTS. “Namun, fasilitas penunjang ini tidak menghilangkan fungsi pasar yang sudah ada sebelumnya,” tegasnya.
Sebagai proyek APBN, orientasi utamanya pastilah kesejahteraan masyarakat Lumajang. Pasar ini diharapkan menjadi pendongkrak ekonomi bagi pelaku UKM, industri kecil, kerajinan, pertanian, peternakan, dan kuliner.
Di atas bangunan fisik yang menelan biaya besar, kami membayangkan adanya masterplan non-fisik yang lebih besar. Rangkaian program seperti pelatihan, pembinaan, hingga bantuan permodalan mutlak diperlukan untuk menstimulasi masyarakat agar dapat memanfaatkan dan menghidupkan pasar ini secara berkelanjutan. Impian besar ini diharapkan mewujudkan masyarakat Lumajang yang ‘Gemah Ripah Loh Jinawi’—sejahtera lahir dan batin.
Di balik harapan, ada kecemasan mendalam tentang potensi distorsi pembangunan pasar. Penulis, yang pernah berpengalaman sebagai karyawan teknik di sebuah developer pembangun pasar, mengungkapkan kekhawatiran akan pola yang kerap terjadi.
Biasanya, dimulai dari proposal “bantuan” renovasi pasar lama dari pengusaha ke pemda. Biaya ditanggung developer, dengan imbalan hak kelola selama bertahun-tahun. Untuk pendanaan, lahan diagunkan ke bank, yang kerap disertai praktik bagi hasil “di bawah meja”. Lobi kepada penguasa dan unsur terkait pun dilakukan, yang tentu dengan “imbalan” yang aman.
Saat eksekusi, jika negosiasi dengan pedagang lama mentok, tak jarong skenario “kebakaran” yang diskenariokan menjadi solusi akhir. Yang lemah menjadi korban, sementara wartawan yang membela seringkali “disumpal” tutup mulutnya. Semua berkedok mengangkat perekonomian, padahal yang terjadi adalah peminggiran pedagang kecil.
Pasar Agropolitan Senduro memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif. Namun, pembelajaran dari pengalaman di tempat lain harus menjadi lampu kuning. Transparansi pengelolaan dan perlindungan terhadap pedagang tradisional adalah kunci agar kemegahan pasar ini tidak justru mengorbankan masyarakat yang seharusnya disejahterakan.
Oleh: Ezet Muttaqin
